Syarat menimpa pemindahan sesuatu data elektronik serta/ ataupun dokumen elektronik beserta sanksinya sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No 11 Tahun 2008 sebagaimana sudah diganti Undang- Undang No 19 Tahun 2016 tentang Data serta Transaksi Elektronik( UU ITE) diuji ke Mahkamah Konstitusi( MK). Persidangan perdana Masalah No 17/ PUU- XIX/ 2021 diselenggarakan pada Kamis( 10/ 6/ 2021).

Permohonan tersebut diajukan oleh Rosiana Simon( Pemohon I) serta Kok An( Pemohon II) yang ialah pendamping suami istri. Rosiana Simon ialah karyawan PT. Kadence International yang dilaporkan oleh pihak industri sebab menaruh informasi hasil kinerja di Google Drive kepunyaan individu, sebaliknya Kok An yang ialah suami Rosiana mengenali sandi pesan elektronik( surel) Pemohon I AproNews .

Dilansir dari halaman www. mkri. id, dalam permohonannya, Pemohon menguji Pasal 32 ayat( 1), Pasal 32 ayat( 2), Pasal 32 ayat( 3), dan Pasal 48 ayat( 1), Pasal 48 ayat( 2), serta Pasal 48 ayat( 3) UU ITE. Pasal- pasal tersebut dinilai mempunyai faktor serta multitafsir yang sepatutnya diperjelas dalam Undang- Undang ataupun syarat hukum yang lain semacam peraturan pelaksana Undang- Undang.

Dalam sidang yang dipandu oleh Pimpinan Panel Manahan MP. Sitompul, Mohammad Yusuf Hasibuan sebagai kuasa hukum berkata Pemohon pada dikala pemindahan informasi masih berstatus selaku karyawan permanen PT. Kadence International, tetapi industri tidak sempat menyosialisasikan peraturan industri dengan baik terpaut informasi yang bertabiat rahasia industri.

Rosiana menaruh informasi tersebut di Google Drive kepunyaan individu sekedar cuma buat pembelaan diri atas pesan peringatan ketiga terpaut evaluasi kinerja yang galat terhadap hasil kinerjanya. Sebaliknya Kok An yang ialah suami Rosiana mengenali sandi surel Pemohon I cuma sebatas menolong mengingat apabila kurang ingat sandi surel pribadinya.

Bagi Yusuf, PT. Kadence International membagikan pesan peringkat ketiga( SP- 3 yang awal) kepada pemohon terpaut dengan performa kinerja bersumber pada evaluasi kinerja yang dicoba sepihak oleh industri.

Pemohon menolak pesan tersebut sebab sepanjang bekerja, Pemohon I sepanjang bekerja sudah penuhi sasaran apalagi melebihi sasaran dasar industri. Baginya, dalam SP- 3, industri tidak bisa meyakinkan pelanggaran maupun kesalahan Pemohon I.

Pemohon mengkhawatirkan kalau pasal tersebut berpotensi mengganggu nilai kebenaran serta keadilan untuk seluruh masyarakat negeri. Oleh sebab itu, berdasar argumentasi tersebut, para Pemohon memohon MK melaporkan kalau pasal- pasal tersebut berlawanan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum.

Disanksi Industri sebab Simpan Informasi di Google Drive, Pasutri Ini Gugat UU ITE

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *